M Fajar Saka: Perlu Pelibatan Masyarakat Cegah Pelanggaran Pemilu

M Fajar Saka: Perlu Pelibatan Masyarakat Cegah Pelanggaran Pemilu

25 Mar 2021
Politik

Gayakumedia.com - Rapat koordinasi (rakor) untuk Pengembangan Desa Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus, digelar pada Rabu, (24/3/2021) di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kudus.

Dalam rakor yang dihadiri M Fajar Saka SH MH (Ketua Bawaslu Jateng), masyarakat, karang taruna, dan juga tokoh-tokoh desa setempat, itu dilakukan pula penandatangan kesepakatan kerja sama (MoU) bidang pengembangan pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Desa Wonosoco.  

Penandatanganan naskah kerja sama tersebut dilakukan oleh Moh Wahibul Minan (Ketua Bawaslu Kudus) dan Setiyo Budi (kepala Desa Wonosoco).  

Moh Wahibul Minan, mengemukakan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi pengawasan pemilu dan pemilihan, sangat penting. “Dengan peran aktif masyarakat untuk mengawasi secara partisipatif, maka pelanggaran pemilu dan pemilihan akan bisa dieliminasi sedini mungkin, sehingga pemilu dan pemilihan berkualitas,” ujarnya.

Dikatakannya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah, akan memudahkan dalam melakukan deteksi dini pelanggaran pemilu, agar kualitas pemilu dan pemilihan bisa dicapai.

Kepala Desa Wonosoco, Setiyo Budi, mengaku bangga karena desa yang dipimpin, dipercaya Bawaslu Kudus sebagai mitra pengembangan desa pengawasan partisipatif. “Kami berharap, dengan kerja sama ini, masyarakat semakin memahami akan arti demokrasi yang sesungguhnya, agar kedepan pemilu dan pemilihan tidak diwarnai dengan politik uang,” tegasnya.

M Fajar Saka, dalam paparannya menyampaikan tentang pola pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu dan pemilihan. Menurutnya, untuk melakukan pencegahan dan memaksimalkan pengawasan, dibutuhkan keterlibatan aktif semua komponen, sehingga perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Mencegah atau menolak politik uang, merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi yang bermartabat. Untuk ini, harus melibatkan masyarakat. Sebab pada hakikatnya, apa yang dicita-citakan oleh Bawaslu dan masyarakat adalah sama, yaitu perlawanan terhadap politik uang,” tuturnya.

Dikatakannya, untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan, serta peningkatan partisipasi aktif pengawasan berbasis masyarakat, maka Bawaslu menekankan aspek edukasi dengan pelibatan masyarakat secara menyeluruh. “Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Indonesia, sangat penting,” tandasnya.

Menurut koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Kudus, Rif’an, mengatakan, kegiatan ini adalah upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan. “Selain itu, mendorong masyarakat agar berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilu,” katanya. (*/ ros, zaim)