Menyoal Dinamika Jelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Menyoal Dinamika Jelang Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

29 Sep 2021
Opini

Oleh: Kasmi’an SAg MH

Pemilu serentak rencananya digelar pada 2024 mendatang. Namun hingga kini, belum ada kepastian hari pelaksanaannya. Tarik ulur antara KPU dan Pemerintah. Keserentakan Pemilu 2024 itu, selain Pemilu untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, juga untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Secara tegas, aturan dalam Undang-Undang (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan, bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun regulasi Pemilu dalam UU ini tidak menyebut kapan bulan dan tahun Pemilu itu digelar. Hanya saja dalam ketentuan Pasal 167 ayat (2) disebut bahwa hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Penentuan pelaksanaan Pemilu masih terjadi tarik ulur dalam penentuan hari, tanggal dan waktu pelaksanaannya. KPU, secara tegas, berdasar argumennya mengusulkan 12 Februari 2024. Namun pihak pemerintah bersikukuh pelaksanaan Pemilu digelar pada 15 Mei 2024. Belum ada titik temu antara pemerintah dan KPU dalam penentuan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam UU Pemilu, persoalan waktu tidak sedemikian rigid diatur, sehingga untuk menentukannya, menimbulkan beberapa opsi masukan yang hingga kini belum mencapai kulminasi kesepakatan bulat antara KPU dan Pemerintah.

Bahkan di kalangan fraksi-fraksi senator di Senayan, juga masih ada pro kontra dengan argumentasi masing-masing yang logis. Ada fraksi yang mendukung usulan Pemerintah, namun ada pula fraksi yang menolak. Pengaturan pelaksanaan waktu Pemilu menjadi berbeda dengan pengaturan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daearah (Pilkada).

Secara tegas dalam ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Maka Pemerintah dan KPU mesti segera mengambil sikap dan keputusan dalam penentuan hari pelaksanaan Pemilu 2024.

Pengisian Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota

Konsekuensi Pilkada serentak 2024 menyisihkan problematika dalam pengisian jabatan sebagai “penjabat” gubernur, serta bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Publik sempat dibuat bingung dengan adanya wacana penjabat gubernur, bupati/ walikota diisi oleh prajurit TNI/ Polri.

Sesuai catatan yang dirilis Ketua Bawaslu RI, Abhan SH MH dalam diskusi publik secara virtual bertajuk “Peluang dan Tantangan Pemilu/ Pemilihan Serentak Tahun 2024” pada Rabu (22/9/2021) lalu.

Abhan menjelaskan, sebanyak 271 kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2017 dan 2018 yang terdiri dari 24 Pemilihan Gubernur (Pilgub), 133 Pemilihan Bupati (Pilbup) dan 114 Pemilihan Walikota (Pilwakot) akan berakhir masa jabatannya sebelum Pemilu 2024 dan pemerintah daerah akan dipimpin oleh seorang penjabat.

Ketentuan pengisian penjabat Gubernur, serta Bupati/ Walikota diatur dalam Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Namun perihal pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh penjabat yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah, memungkinkan terjadinya sebuah pergolakan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Realitasnya adalah, jika di salah satu daerah tertentu apabila personel ASN yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Presiden untuk menjadi penjabat Gubernur, serta ASN yang diusulkan oleh Gubernur kepada Mendagri untuk mengisi kekosongan sebagai penjabat Bupati/ Walikota, di kemudian hari berubah pikiran untuk mencalonkan diri sebagai peserta (calon) dalam Pilkada 2024.

Persyaratan calon di antaranya adalah tidak berstatus sebagai penjabat, vide Pasal 7  huruf q UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

Menanggung Kompensasi

Persoalan lain yang akan muncul pada Pemilihan serentak 2024, adalah kewajiban negara untuk memberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta pemberian hak pensiun untuk satu periode bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati/ Wakil Bupati serta Walikota/ Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Untuk diketahui, bahwa terdapat sebanyak 270 kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020, yang terdiri atas 9 Pilgub, 224 Pilbup dan 37 Pilwalkot masa kerjanya tidak sampai dengan periode 5 tahun. Maka keuangan negara nanti akan tersedot untuk alokasi kompensasi gaji, serta pemberian hak pensiun sejumlah 270 kepala daerah se Indonesia. (*)

Kasmi’an SAg MH,

Penulis adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Kudus.