Menyoal Sistem Komunikasi Politik di Indonesia

Menyoal Sistem Komunikasi Politik di Indonesia

14 Apr 2021
Opini

Oleh: Mochammad Ariq Ajaba

Penting, membangun sistem komunikasi politik dalam negara demokratis agar benar-benar terlaksana maksimal dan kemudian dipertahankan, tak terkecuali di Indonesia. Hal itu berlaku antara pemerintah dengan masyarakat, begitupun sebaliknya.

Sebagai negara demokrasi, di Indonesia terdapat sistem komunikasi politik yang baik antara pemerintah sebagai komunikator (pengirim pesan) dengan masyarakat sebagai komunikan (penerima pesan), ataupun sebaliknya.

Adanya penerapan teori David Easton dan teori Gabriel Almond, menjadikan sistem komunikasi politik berjalan dengan efektif di negara Indonesia. Karena rata-rata, pola penyampaian atau alur komunikasi politik yang dilakukan seperti teori-teori itu, di mana berawal dari input (tuntutan/demands) menjadi output (dukungan/support) sebagaimana teori David Easton.

Lalu berjalannya fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, penggabungan kepentingan, dan komunikasi politik oleh enam struktur politik yaitu kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan. Demikian sebagaimana teori Gabriel Almond.

Adapun contoh yang membuktikan komunikasi politik berjalan pada sistem politik Indonesia. Dalam sidang paripurna DPR RI pada 17 Juni 2013 tentang pengesahan UU APBN Perubahan 2013, di mana pelaksanaannya melalui pemungutan suara (voting), yang hasil dari sidang tersebut menyatakan harga BBM bersubsidi akan dinaikkan. (Pengkajian et al., 2014)

Contoh lain sebagaimana terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat 25 Perda Syariah pada daerah itu, salah satunya adalah instruksi Walikota Padang No. 451.422/Binsos-III/2005 tentang Pemakaian Muslim/Muslimah bagi Murid/Siswa sekolah mulai dari SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK.

Perda tersebut menunjukkan, bahwa walikota Padang –dalam hal ini dalam kapasitasnya sebagai elite politik di daerah tersebut- menerapkan sistem komunikasi politik yang baik, mengacu pada teori David Easton, adanya input dan output. (Magriasti, 2011)

Jika dianalisa pada contoh tersebut, kehadiran pemerintah yang diperankan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, terbilang sebagai suprastruktur politik, selalu berbarengan keterlibatannya dengan masyarakat yang terbilang sebagai infrastruktur politik.

Fungsi suprastruktur politik yaitu mewujudkan keseimbangan kekuasaan, yang kemudian mengkonversi proses pembuatan keputusan menjadi produk kebijakan publik, yang selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat (civil society). Respons masyarakat sebagai infrastruktur politik, dapat berupa aspirasi, mendukung, menolak produk kebijakan, hingga demonstrasi, yang semua menunjukkan penerapan komunikasi politik yang perankan oleh infrasruktur politik.

Disamping itu, peran pers juga menunjukkan keberhasilan sistem komunikasi politik, karena pers menjadi salah satu sarana komunikasi, baik dari pemerintah kepada masyarakat, atau sebaliknya. Posisi pers (media massa) sangat penting di alam demokrasi, di tengah sistem komunikasi politik yang ada di Indonesia. (*)

Mochammad Ariq Ajaba,

Adalah mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam (Prodi PPI) IAIN Kudus.