UMKM Penjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

UMKM Penjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

21 Jan 2021
Opini

Oleh: Dr. H. Mochamad Edris MM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil, yaitu badan usaha dengan laba kurang dari Rp 200 juta, dihitung dari laba tahunan.

Diakui atau tidak, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi di dalam negeri. Kompas.com (Jumat, 20/12/2019), melansir, bahwa sektor UMKM menyumbang 60,34 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyumbang 58,18 persen dari total investasi.

Menilik dari situ, maka keberadaan UMKM sangatlah penting, terlebih di masa pandemi Covid-19. Di tengah situasi ekonomi yang tak menentu, UMKM mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Peran utama yang diambil oleh sektor UMKM, yaitu dalam “menyelamatkan” masyarakat dari jurang kemiskinan. Sebab, UMKM turut membantu menyerap angka pengangguran, melalui usaha kreatif dengan beragam produk yang dihasilkan.

Dalam menghasilkan produk-produk, tentu pelaku UMKM menarik masyarakat sekitar untuk membantu dalam proses produksi. Dengan bahasa sederhana, penyerapan tenaga kerja dalam proses produksi itulah yang menjadikan keberadaan UMKM tidak bisa sebelah mata, karena ikut menurunkan angka pengangguran. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, menyebutkan, sektor UMKM menyerap 97% total tenaga kerja di Indonesia.

Namun dalam situasi pandemi, sebagaimana yang lain, UMKM juga menjadi kelompok yang rentan. Tak sedikit UMKM guling tikar. Selasa (28/7/2020), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengonfirmasi dari 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia, sekitar 50 persen (sekitar 30 juta) UMKM harus tutup sementara. Sedang data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), menunjukkan, sebanyak 185.184 UMKM gulung tikar.

Dalam situasi pandemi ini, UMKM menjadi salah satu sektor yang harus mendapat perhatian. Pasalnya, menurut analisis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jika pandemi tak kunjung usai, diperkirakan sebanyak 85,42 persen UMKM hanya akan mampu bertahan selama setahun.

Perlu Strategi

Untuk menyelamatkan UMKM dalam situasi seperti sekarang, selain dukungan pemerintah, juga membutuhkan beragam strategi agar bisa bertahan dari krisis.

Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan, agar bantuan kepada UMKM berjalan efektif, yakni melalui identifikasi jalur transmisi apa saja krisis tersebut berdampak pada UMKM, kemudian menentukan langkah mitigasi krisis; apa yang telah, sedang dan akan  diambil oleh UMKM. Beberapa jalur transmisi yang perlu diidentifikasi, antara lain jalur impor bahan baku, jalur permintaan dalam negeri yang turun, hingga jalur permintaan ekspor.

Selain itu, pemerintah harus membantu UMKM dalam melakukan diversifikasi pasar bahan baku dalam negeri, serta mendampingi UMKM dalam mencari alternatif bahan baku. Juga membantu melakukan penyesuaian produksi mereka, dengan tujuan mengurangi dampak kenaikan biaya dari mahalnya bahan baku, misalnya tetap produksi tetapi porsi bahan bakunya dikurangi.

Di luar itu, kebijakan yang diperlukan adalah dukungan terhadap peralihan dari pemasaran berbasis  toko (pertemuan fisik) ke pemasaran berbasis daring, yang harus dilakukan oleh semua UMKM, khususnya UMKM yang sangat bergantung kepada kunjungan konsumen.

Perlu dipahami, bahwa sebagian besar UMKM kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi pandemi Covid-19, karena beberapa hal seperti tingkat digitalisasi yang masih rendah, kesulitan dalam mengakses teknologi, dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis.

Bantuan pemerintah dapat berupa pendampingan bantuan modal murah atau pendampingan pelatihan. Di Indonesia, pemerintah menyiapkan Rp 150 triliun untuk membantu UMKM. Ditambah kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK untuk UMKM, dengan cara menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit (pembiayaan) dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Aturan tersebut teruang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter Cyclical. Restrukturisasi kredit yang dilakukan, antara lain dengan memberikan penundaan keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit leasing dengan jangka waktu 1 tahun.

Sedang di luar support pemerintah, para pelaku UMKM perlu berkolaborasi untuk memperkuat posisi sektor usaha itu. Dengan kolaborasi, bisa meningkatkan efisiensi usaha, berbagi beban kerja dan bahkan mendapatkan ide-ide baru. (*)

Dr. H. Mochamad Edris MM.,

Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muria Kudus (UMK), Wakil Ketua Lakpesdam NU Kudus, dan pendamping UMKM.