Warming up Pemilu 2024 dalam Pilkades Serentak 2022 di Kudus

Warming up Pemilu 2024 dalam Pilkades Serentak 2022 di Kudus

28 Mar 2022
Opini

Oleh: Kasmi’an

Kesadaran politik dalam berdemokrasi masyarakat beberapa desa di Kudus, bakal diuji dalam gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Rabu (30/3/2022) mendatang. Tahun ini, ada tujuh desa yang akan menggelar pilkades, yaitu Desa Mejobo, Hadiwarno, Loram Kulon, Undaan Lor, Ternadi, Langgardalam dan Kaliputu.

Agar pilkades berjalan aman, tertib dan bermartabat, maka seluruh komponen yang terdiri dari calon kepala desa (cakades), tim pemenangan, panitia penyelenggara pilkades dan masyarakat, harus menaati semua aturan-aturan dalam penyelenggaraan pilkades serentak.

Pilkades kali ini sendiri, pelaksanaannya masih menggunakan bentuk pilkades dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sementara berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkades serentak 2022 di Kudus, bisa diprediksi bakal menjadi barometer pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang. Sebab berbagai kepentingan sarat bermanuver, dan terlibat dipelaksanaan demokrasi tingkat lokal desa itu.

Persoalan-persoalan yang muncul dan terjadi dalam pilkades serentak di Kudus tahun ini, selayaknya dapat dijadikan instrospeksi semua pihak untuk mewujudkan pemilu bermartabat yang bakal diselenggarakan 14 Februari 2024 mendatang. Kesuksesan pilkades tidak hanya dilihat dari siapa pemenangnya, namun harus dilihat pula bagaimana proses yang terjadi selama tahapan pilkades berjalan.

Peristiwa kampanye yang tidak mengindahkan larangan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, adalah salah satu contoh bentuk kampanye yang tak mengindahkan aturan, dan akhirnya mendapat teguran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Selain itu, praktik kampanye hitam dalam pilkades, dengan mencari dan menyebarluaskan kekuraangan dan keburukan lawan politik (black campaign), serta praktik politik uang adalah contoh lain yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, untuk kemudian dicari solusinya. Jangan sampai, itu dianggap lumrah. Maka selayaknya kita berpikiran selangkah lebih maju dalam berdemokrasi, bukan melestarikan budaya dan tradisi yang tidak dibenarkan regulasi.

Jika itu masih dipraktikkan dalam pemilu 2024 mendatang, tentu akan mengakibatkan terjadinya politik berbiaya tinggi (high cost politic) bagi peserta pemilu. Apabila gagal, dampak buruk yang dirasakan oleh pelakunya, akan lebih pelik.

Satu pihak akan merasa untung, namun sisi lain menderita dan buntung. Sungguh ini persoalan yang ironi dan bertentangan dengan harapan tatanan demokratisasi berbangsa dan bernegara yang beradab, maju, santun dan kredibel.

Ritme kepercayaan publik (public trust) dalam setiap pemilu, pilkada dan pilkades serta pemilihan lainnya harus ditingkatkan melalui metode prosedural, yang dibenarkan oleh tatanan pranata aturan yang ada.

Caranya, dengan memartabatkan pemilih (voter), memberikan pendidikan politik dan siosialisasi yang memadahi serta memahamkan akan hak-hak dan kewajiban politik bagi mereka. Bukan sebaliknya, mereka malah dibonsai dan dilemahkan melalui adegan barter suara dengan politik transaksional, untuk membeli suara pemilih (vote buying).

Agar penyelenggaraan pemilu serentak mendatang menjadi lebih bermartabat, sebagaimana diataur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu dengan menerapkan asas yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal semua tahapannya.

Begitu pula dalam gelaran pilkades serentak 2022 di Kudus. Masyarakat harus didorong memiliki budaya politik. Sebab, itu merupakan cerminan dari kesadaran politik (political awwarness) masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku.

Kesadaran politik adalah proses batin yang menampakan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara (M. Taopan: Kesadaran Politik, 2011).

Kesadaran politik masyarakat di tingkat desa dalam pilkades, tidak hanya diukur dari capaian seberapa besar partisipasinya. Tetapi juga seberapa besar peran serta mereka dalam mengawasi proses yang berjalan.

Memang, kesadaran politik masyarakat tarafnya berbeda-beda, menurut kadar tingkat pendidikan masing-masing orang. Untuk itu, mereka perlu disadarkan melalui sosilisasi politik, agar disharmoni sesama warga desa tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

Karenanya, menjaga kondusifitas wilayah dan senantiasa mengeratkan harmonisasi berbangsa dan bernegara dalam pilkades serentak 2022 di Kudus, adalah hal yang niscaya dan tidak boleh diabaikan. Wallahu a’lam. (*)

Kasmi’an,

Penulis adalah Divisi Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Kudus.